Agus: Pemanggilan Sylvi Kental Politisasi

Agus: Pemanggilan Sylvi Kental Politisasi

JAKARTA-Calon gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pemanggilan calon wakil gubernur pasangannya Sylviana Murni oleh Bareskrim Polri terkait kasus tindak pidana korupsi dana bansos Pemprov DKI kental politisasi.

“Ini aroma politisasinya terlalu kental, saya dan Bu Sylvi akan fokus pada strategi dalam waktu yang tinggal sedikit lagi,” ujar dia di Jakarta Barat, Jumat (20/1/2017).

Ia mengaku selalu memberi dukungan dan terus berkomunikasi dengan Sylviana serta menghormati proses yang berjalan. Namun, cagub yang diusung empat partai itu menyayangkan hal tersebut karena terkesan mencari-cari kesalahan.

“Sepertinya kok dicari-cari sekali sesuatu yang mengada-ada, tetapi Bu Sylvi akan menghormati proses yang dijalankan hari ini,” tutur putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sementara itu Andrianto SIP dari Presidium Persatuan Pergerakan berpendapat pemeriksaan Sylvi menjadi tanda tanya besar diranah publik mengingat bertubi –tubinya kasus yang menerpa cawagub DKI tersebut.

”Kenapa kasus-kasus tersebut tidak muncul di masa lalu. Jadi ruang dan waktunya tidak pas. Tak heran bila publik menilai ada apa gerangan dengan pilkada DKI. Apa karena pasangan calon nomor 1 Agus-Sylvi yang meroket sehingga mengancam calon tertentu? Kalau ini yang terjadi sungguh disayangkan,” kata Andrianto.

Menurut mantan Sekjen Prodemini, di era reformasi hukum harus ditegakkan secara adil, dan jangan sampai hukum pat gulipat kekuasaan seperti masa orde baru. Jika ini yang terjadi sangat disayangkan.

Andrianto berharap Polri itu tetap menjadi Bhayangkara negara, memiliki integritas seperti dalam Tribrata, dan harus tegak mengawal NKRI. Polisi juga pelaku dalam bidang keamanan.

”Karenanya tensi yang tinggi dalam pilkada DKI saat ini harusnya disikapi dengan bijaksana, dan publik berharap polisi tidak masuk dalam kancah politik,” paparnya.

Andrianto meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) harus bersuara, dan Ombusman harus turun tangan untuk mencegah kekeliruan ini. Selain itu Komisi III DPR harus memangg il Kapolri Jenderal Tito Karnavian,” paparnya.

Bareskrim

Pada Jumat pagi, Sylviana Murni mendatangi Kantor Dittipikor Bareskrim Polri, Gedung Ombudsman RI, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.

Pemanggilan pemeriksaan Sylviana sesuai Nomor: 8/PK-86/I/2017/Tipidkor tanggal 18 Januari 2017 perihal permintaan keterangan dan dokumen yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Akhmad Wiyagus.

Bareskrim mulai menyelidiki kasus ini sejak awal Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.lidik/04/I/2017/Tipidkor tanggal 6 Januari 2017 sesuai Laporan Informasi Nomor: LI/46/XI/2016/Tipidkor tanggal 24 November 2016.

 

(Danial) sumber

banner 468x60
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan