Bupati Tangerang Dukung Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Bupati Tangerang Dukung Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

SERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan Bupati dan Walikota dan  Sekretaris Daerah se-Provinsi Banten. Tak hanya itu, para Kepala SKPD se-Provinsi Banten pun hadir untuk mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Tahun 2017.

Dalam acara tersebut Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar dam Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad, Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang, turut hadir pada acara yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (24/01/2017).

Plt. Gubernur Banten Nata Irawan mengucapkan terima kasih atas kedatangan para Bupati/Walikota se Banten beserta para Kepala SKPD ini. Pertemuan tersebut sangat penting dalam rangka evaluasi pemerintah untuk koordinasi pelaksanaan rencana aksi pemberatasan korupsi yang telah ditetapkan Tahun 2016 lalu. Penguatan lembaga daerah dalam menopang agenda strategis rencana aksi pencegahan korupsi di Provinsi Banten.

Tak hanya itu, tujuan dari pertemuan ini juga untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme yang terintegrasi antara Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti 10 komitmen bersama yang telah ditandatangani bersama Gubernur Banten, Ketua DPRD Banten dan Kepala Daerah se-Banten demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kegiatan mengumpulkan para pejabat Daerah se-Provinsi Banten ini dalam rangka menindaklanjuti komitmen bersama Gubernur Banten dan para Sekda di kabupaten/kota se-Banten dan kepala daerah serta DPRD, dalam melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi secara terintegrasi.

“Di Banten ini kami masih menemukan adanya indikasi. Maka kami mengundang para Pejabat Daerah untuk melakukan koordinasi dengan daerah yang ada di Provinsi Banten. Khususnya dalam memperkuat inspektorat di daerah dalam melakukan pemeriksaan,” terangnya.

Lanjut Alexander, setiap kabupaten/kota dipastikan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dalam membuat rencana aksi tersebut. Karena harus disesuaikan dengan kondisi dan kerawanan terjadinya korupsi di daerah masing-masing. Yang terpenting jangan takut bila memang sudah melakukan yang benar.

“Tentunya kami perlu kerjasamanya dan berharap koordinasi seperti ini antara Pemerintah dan KPK dapat memberikan ke arah yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Di sela-sela acara tersebut Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengatakan, rapat koordinasi pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah dilaksanakan semua. Walaupun masih ada beberapa yang belum 100 persen tetapi masih dalam proses.

“Alhamdulillah di Kabupaten Tangerang sudah berjalan, dan tentunya komitmen kita untuk rencana aksi di Tahun 2017 akan kita laksanakan sesuai dokumen yang sudah kita serahkan. Mudah-mudahan dengan evaluasi ini dapat memperbaiki berbagai macam hal-hal yang masih kurang dan terutama dalam pelaksanaannya,” ujarnya. (hms/ara)

banner 468x60
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan