Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Tangerang: DPMPTSP Akan Lakukan Pendataan Diseluruh Kawasan Pergudangan.

Kepala Dinas PMPTSP  Kabupaten Tangerang: DPMPTSP Akan Lakukan Pendataan Diseluruh Kawasan Pergudangan.
Lepas Sambut Pejabat DPMPTSP

Tigaraksa-Nono Sudarno,Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu,(PMPTSP) Kabupaten Tangerang mengaku pengawasan aktivitas dan perizinan pergudangan masih lemah.Ini terbukti,beberapa kali pergudangan di Kabupaten Tangerang di manfaatkan untuk aktifitas ilegal.

Untuk itu,dalam satu atau dua minggu kedepan,DPMPTSP akan melakukan pendataan di seluruh kawasan pergudangan.Inventarisasi itu m erupakan bagian dari upaya Pemkab Tangerang mengawasi segala aktifitas di pergudangan.

“Itu atensi Pak Bupati agar  ada konsep terpadu pengawasan pergudangan,”kata Nono kepada wartawan  usai serah terima (sertijab)  dan lepas sambut pejabat DPMPTSP  di aula DPMPTSP Puspemkab Tangerang,selasa (17/1).

Menurut mantan Kadis Perhubungan ini,beberapa kali  pergudangan di Kabupaten Tangerang ternyata di manfaatkan untuk aktivitas ilegal,seperti pengrebekan obat palsu di kawasan pergudangan di Kecamatan Balaraja oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan penggrebekan bandar narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di pergudangan,Kecamatan Kosambi.

Nono,menggaku kelemehan itu disebabkan oleh persoalan nomenklatur.Diamenyampaikan,sebelumnya nomenklatur instansi yang dipimpinnya adalah badan sehingga tidak bisa secara teknis melakukan pengawasan terhadap aktivitas di pergudangan.Tidak hanya iitu ,nomenklatur badan juga membuat instansinya waktu itu tidak mungkin untuk melakukan pengendalian terkait kepatuhan perizinan.

Nono berharap,perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan membuat struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DPMPTSP berubah dengan nomenklatur dinas.Instansinya bisa melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap segala aktivitas di pergudangan.

Nono juga menyebut,sejak menjadi dinas,ada dua bidang baru yang ditambahkan di DPMPTSP,kedua bidang itu adalah bidang pengendalian dan pengawasan (Wasdal) dan bidang promosi.

Menurut Nono dengan adanya bidang Wasdal maka DPMPTSP memiliki kewenagan untuk mengawasi dan mengendalikan laju perizinan.Dengan demikian,DPMPTSP juga otomatis memiliki kewenangan  untuk menjatuhkan saksi dan melakukan eksekusi.

Sedangkan sebelumnya,tambah Nono,untuk menjatuhkan saksi saja,DPMPTSP terlebih dulu hrus mendapatkan rekomendasi dari instansi lain seperti Badan  Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).

Sementara itu, di tempat yang sama Akip Syamsudin,mantan DPMPTSP, mengatakan akan membantu DPMPTSP  dalam membangun komunikasi dengan SKPD lain. Sebab menurutnya,pengawasan pergudangan dibutuhkan kerjasama lintas SKPD seperti BLHD,Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Disperindag) dan DPMPTSP sendiri.(te/ara)

banner 468x60
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan