Praktek Pungli Marak Di Kantor BPN Kota Tangerang

Praktek Pungli Marak Di Kantor BPN Kota Tangerang
Ilustrasi

Tangerang (Brita7.com)-Pemohon layanan administrasi pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang berharap agar Menteri ATR/BPN segera turun tangan mengatasi masih maraknya pungutan liar (pungli) di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Sebab, pungli di lembaga pelayanan publik itu dinilai sudah terstruktur.

“Kalau Menteri ATR/BPN tidak segera turun tangan mengatasi pungli yang dilakukan anak buahnya itu, maka besar kemungkinan pungli itu akan semakin menggurita,” kata salah satu staf notaris yang tak ingin namanya dicantumkan. Pungli yang dipraktekkan adalah percepatan  peningkatan status tanah.

“Semua berkas pemohon layanan pertanahan yang dari tangan staf notaris, harus menyelipkan uang percepatan di dalam map, sebesar Rp. 250 ribu/berkas.

Namun praktek pungli yang terjadi di kantor Pertanahan Kota Tangerang, bukan hanya pada percepatan peningkatan status tanah saja. Praktek pungli juga terjadi saat mengurus balik nama sertifikat dengan dikenakan biaya paket percepatan balik nama Rp.2000 sampai Rp.3000 permeter.

Dugaan itu dia sampaikan, karena pihaknya dimintai uang oleh petugas BPN Kota Tangerang setiap kali ada berkas balik nama, dengan paket percepatan balik nama, Rp. 2000-3000/meter.

“Itupun pengambilan berkas bukan di loket melainkan ada ruangan kusus,” bebernya.

Sementara Kasubag Tata Usaha (TU) BPN Kota Tangerang, Sandra, saat akan dikonfirmasi brita7.com, adanya praktek pungli, tidak bisa ditemui.

“Ibu sedang sibuk, mas. Tidak bisa diganggu. Kalau mas nunggu takutnya lama,” ujar Supandi salah satu staf di kantor BPN.

Ketua DPP LSM Nusantara Corruption Watch (NCW), Sumuyan Lubis SH, saat dihubungi melalui telpon selulernya mengatakan praktek pungli yang terjadi di kantor BPN Kota Tangerang merupakan salah satu perbuatan melawan hukum dan harus ditindak tegas.

Lubis meminta kepada Tim Saber Pungli agar segera menindak tegas pelaku yang diduga melakukan pungli ini. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Pelaku bisa dijerat dengan pasal 368 KUHP.

Selain itu, pelaku pungli juga bisa dijerat pasal korupsi sebagai mana diatur dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Supri)

banner 468x60
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan