Program PTSL Di Kota Tangerang, Sarat Pungli

Program PTSL Di Kota Tangerang, Sarat Pungli

Tangerang (Brita7.com)-Program Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) 2017 yang merupakan program sertifikat gratis dari BPN ke masyarakat, di Kota Tangerang sarat pungutan liar (pungli) mencapai puluhan milyar rupiah. Saat ini, program PTSL sudah berjalan dalam tahap kedua.

Program ini melanjutkan program sebelumnya, yakni PRONA. Program ini bertujuan pembuatan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat yang belum mempunyai tanda bukti kepemilikan lahan. Informasi yang diperoleh, Kota Tangerang memperoleh 13 ribu bidang untuk disertifikasi. Sayangnya, ketika brita7.com mencoba mengkonfirmasi, Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) , Saleh Yahya, menolak memberi informasi lebih jauh.

Sedangkan Kepala BPN Kota Tangerang Badrus Salim, banyak kesibukannya.”Bapak sedang meeting, tinggalin nomor hape saja, nanti kalau beliau bersedia, akan saya hubungi,” ucap satu petugas jaga di kantor BPN, Rabu (25/10). Hingga sore kemarin, tak ada kontak dari pihak BPN.

Dari jumlah kuota tersebut, didistribusikan ke semua kecamatan dan diteruskan ke kelurahan, kemudian menunjuk tokoh-tokoh masyarakat menghubungkannya dengan warga. Biaya sertifikat melalui program PTSL merupakan anggaran yang ditanggung dari APBD atau APBN. Warga hanya dibebankan untuk biaya materai, fotocopy data dan patok tanpa dirinci dengan nilai yang jelas.

Akibatnya dalam praktek di lapangan, banyak dilaporkan para oknum yang berhubungan langsung dengan pemilik lahan, memungut biaya pengurusan PTSL antara Rp 2 hingga Rp 3Juta. Uniknya, ada yang merasa keberatan, namun tak jarang pemilik lahan memahami. “Biasanya mengurus sertifikat tanah ini susah dan sangat mahal,” kata seorang warga di Nerogtog, Kota Tangerang.

Tapi seorang ibu di bilangan Ketapang, Kota Tangerang, mengaku keberatan. “Saya terpaksa membayar dari pada nggak diurusin,” ungkapnya. Bahkan di Karang Anyar Neglasari, disebut-sebut ada pungutan PTSL mencapai Rp 8 juta. Seperti diungkap bapak Deni di wilayah kelurahan Pondok bahar, juga warga di kelurahan Larangan Indah bapak udi diminta biaya pengurusan Rp 3.500.000 sedangkan bapak aris di Poris diminta Rp 2.000.000 sedangkan untuk wilayah Tajur Ciledug, Rp 2,5 Juta, kelurahan penunggangan Utara Kecamatan pinang Rp 3 juta, kelurahan karang anyer Kecamatan Neglasari mencapai Rp 8 juta.

Ketua RT/RW langsung berkoordinasi dengan Kelurahan tidak melalui Pokmas dan tidak mengeluarkan kwitansi tanda terima dari warga,
diperkirakan mencapai Rp 40 Milyar jumlah pungutan liar yang jadi bancakan korupsi oknum ketua RT, RW juga oknum staf kelurahan.

Ketua DPD LSM Nusantara Corruption Watch sangat geram dengan informasi yang beredar mengenai pungli program PTSL.

Dikatakannya, “masyarakat yang mampu mungkin tidak keberatan meskipun dengan terpaksa, tapi yang tidak mampu kan akhirnya tidak mau mengurus, karena mereka sudah dimintai uang dulu, dan pungutan itu dasar hukumnya apa?Ini jelas perbuatan melawan hukum. Saya sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan memberitahu tentang pungutan PTSL, juga saya akan melaporkan ke pihak Tim Saber Pungli untuk terjun dan memantau tentang penarikan pungli program PTSL di kota tangerang ini,” terang Faisal. (Supri)

banner 468x60
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan