Pembangunan Politeknik BPSDM Bikin Geger

Pembangunan Politeknik BPSDM Bikin Geger
Menkumham Resmikan Kampus Politeknik BPSDM Hukum dan HAM di Kota Tangerang. Foto Pelitabanten.com

Tangerang (Brita7.com) – Perseteruan antara Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, dan Menkum HAM, Yasonna Laoly, bikin geger. Permasalahan yang berpangkal dari masalah tanah ini lalu berlanjut menjadi laporan ke polisi.

Menurut Menkum HAM Yasonna Laoly awal mula perkara tersebut, yaitu dari pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di Kota Tangerang. Menurutnya, izin untuk pembangunan politeknik itu dipersulit.

“Lah ceritanya itu kan pemerintah Tangerang Kota banyak memakai tanah-tanah kita. Itu kantor wali kota tanah Kumham, tapi sudah diserahkan. Masih banyak tanah Kumham yang dipakai dibangun Pemkot tak ada izin dari kita. Kemudian waktu kita bangun politeknik sampai sekarang tak keluar izinnya. Sudah disurati apa ada kekurangan izin, perlengkapan, tidak ada, tidak dijawab jawab,” tutur Yasonna kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Politeknik itu akhirnya tetap dibangun. Nah, saat Yasonna meresmikan politeknik itu pada 9 Juli 2019 lalu, dia melempar sindiran ke Wali Kota Tangerang.

“Waktu kemarin sudah kita resmikan, saya bilang Wali Kota Tangerang kayaknya nggak ramah sama Kumham. Langsung itu dia hahaha…,” kata Yasonna tak meneruskan kalimatnya.

Sementara itu menurut Humas Pemkot Tangerang, Wali Kota tak berniat mempersulit, namun ingin lahan-lahan milik Kemenkum HAM dimanfaatkan lebih luas untuk kepentingan rakyat Tangerang.

“Intinya Pak Wali berkeinginan fasos fasum itu ada sebagian lahan punya Kemenkum HAM diserahkan ke Pemkot Tangerang untuk dijadikan semacam alun-alun, lahan terbuka hijau untuk kepentingan masyarakat kota Tangerang,” kata Kabag Humas Pemkot Tangerang Achmad Ricky Fauzan,dilansir dari Detiknews, Selasa (16/7/2019).

Fauzan mengatakan, bagi Pemkot, masyarakat Tangerang rugi jika semua lahan Kemenkum HAM dijadikan gedung. Alasannya, Kota Tangerang tak punya banyak lahan untuk fasilitas umum.

“Karena kalau semua dijadikan gedung oleh Kemenkum HAM, artinya masyarakat Tangerang tidak dapat apa-apa dari sekian luas 180 Ha lebih, kita fasos fasum-nya kan masih sangat sedikit, jadi kita berkeinginan minta fasos fasum untuk alun-alun. Jadi sempat ada miskomunikasi memang,” ucapnya.

Setelah disindir ‘nggak ramah’ oleh Yasonna saat peresmian Politeknik BPSDM 9 Juli Lalu, Wali Kota Arief lalu menyurati Kemenkum HAM meminta klarifikasi atas sindiran tersebut.

Soal politeknik yang diresmikan Yasonna, Arief menjelaskan izin untuk bangunan politeknik itu memang belum dikeluarkan hingga sekarang. Namun bukan karena mempersulit, melainkan menunggu pengesahan tata ruang Kota Tangerang.

Arief merasa Yasonna salah sangka soal tak keluarnya izin lahan politeknik itu. Tata ruang Kota Tangerang, kata Arief, hingga kini belum disahkan oleh Gubernur Banten. Salah satu masalahnya adalah harus ada lahan pertanian di kota itu.

“Makanya kita belum mengeluarkan (izin pembangunan politeknik). Jadi, kalau menurut saya sih, Pak Menteri mungkin mendapatkan informasi yang kurang valid dari stafnya, karena kan ini kita komunikasikan terus sama staf-stafnya saat rapat,” ujar Arief seusai rapat di Kantor Presiden.(B7)

banner 468x60
banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan